Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar ekspose laporan akhir penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2028 di Hotel Ebony Batulicin, Selasa (16/12/2025).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Deny Hariyanto menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius, perencanaan yang matang, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, lapangan kerja, hingga perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa dokumen RPKD disusun untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPKD juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan provinsi dengan implementasi pembangunan di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Melalui dokumen tersebut, penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak berjalan secara parsial atau sektoral, melainkan terintegrasi dan saling menguatkan. Keberhasilannya membutuhkan sinergi lintas sektor, dukungan data yang akurat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta inovasi program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung RLU mengatakan bahwa penyusunan RPKD merupakan bentuk aksi nyata pemerintah daerah yang selaras dengan RPJMD Tanah Bumbu Tahun 2025–2029 dalam upaya menuntaskan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya integrasi program antar-SKPD agar setiap perangkat daerah memahami peran dan kontribusinya masing-masing.
Ia menjelaskan, amanat Bupati adalah agar seluruh perangkat daerah beraksi dan berkontribusi nyata dengan memperhatikan efektivitas serta efisiensi belanja, sehingga lebih menyentuh pelayanan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan. Seluruh layanan diharapkan terintegrasi hingga tingkat kecamatan agar masyarakat, baik miskin maupun tidak miskin, dapat mengakses layanan pemerintah dalam satu sistem pelayanan.
Sebagai contoh, ia menyebut integrasi layanan bantuan sosial dengan perekaman e-KTP sebagai salah satu inovasi yang diinisiasi Bupati Tanah Bumbu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Tanah Bumbu, Sri Rahayu menambahkan, kegiatan ekspose ini bertujuan memetakan dan menyelaraskan peran antar-SKPD, mempertemukan berbagai program agar saling diketahui, menghindari duplikasi kegiatan, serta menemukan titik-titik sinergi yang efektif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman dan persepsi yang sama terkait permasalahan, tujuan, serta strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen RPKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2028.
