Kabarsiar, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperkuat peran daerah dalam upaya pengendalian inflasi melalui forum koordinasi yang digelar di Auditorium Setda HST, Senin (9/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus menyusun langkah konkret menekan tekanan harga yang berdampak langsung pada masyarakat.
Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal melalui Wakil Bupati Gusti Rosyadi Elmi menyampaikan arah kebijakan pengendalian inflasi daerah. Ia menegaskan bahwa kewenangan terbesar pengendalian inflasi memang berada di pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap memiliki peran penting, terutama pada komoditas lokal penyumbang kenaikan harga.
“Inflasi ini porsi besarnya memang pusat, tapi ada juga peran daerah,” ujar Wakil Bupati.
Menurutnya, komoditas seperti beras, lombok, dan ikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan inflasi di daerah. Karena itu, kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan sesuai dengan penyebab utama kenaikan harga.
Wakil Bupati menilai pengendalian inflasi sangat urgen karena dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan miskin. Berdasarkan struktur ekonomi daerah, sekitar lima persen penduduk HST berada dalam kategori miskin, sementara sekitar 38 persen lainnya tergolong rentan miskin dan berpotensi jatuh miskin akibat faktor tak terduga.
Secara keseluruhan, hampir separuh penduduk HST berada dalam kondisi rentan terhadap tekanan ekonomi. Tercatat sekitar 118 ribu jiwa berada pada desil satu hingga lima yang berhak menerima bantuan pemerintah.
“Sangat urgen karena inflasi tinggi berdampak besar bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di HST,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar kebijakan pengendalian inflasi tidak keliru sasaran. Menurutnya, langkah yang diambil harus benar-benar relevan dengan komoditas penyebab inflasi.
“Jangan melakukan langkah Jaka Sembung, tidak ada hubungannya,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut pasar murah minyak goreng tidak akan efektif apabila penyumbang inflasi terbesar justru berasal dari komoditas ikan atau cabai. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data akurat secara berkelanjutan untuk memetakan komoditas penyumbang inflasi.
Langkah yang dinilai tepat antara lain operasi pasar dan pemberian subsidi langsung pada komoditas yang menjadi pemicu kenaikan harga. Rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan pemantauan berkelanjutan.
Pemerintah daerah berharap stabilitas inflasi di Hulu Sungai Tengah dapat terjaga pada bulan-bulan berikutnya melalui evaluasi rutin dan kebijakan yang tepat sasaran.
