Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mendorong percepatan digitalisasi daerah guna menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang digelar di Mini Stage EXPO Tanbu 2026, Ruang Terbuka Simpang Empat, Minggu (5/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah terus memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Implementasi ETPD telah diterapkan di berbagai sektor, mulai dari pajak daerah, retribusi, layanan perizinan, rumah sakit daerah, hingga transaksi di pasar tradisional.
Selain itu, sistem pembayaran daerah juga telah terintegrasi dengan Bank Kalsel, QRIS, serta berbagai kanal digital nasional, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat, aman, dan praktis.
Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mempertahankan status sebagai daerah kategori “Digital” serta meraih peringkat ketiga terbaik dalam implementasi digitalisasi daerah dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Untuk tahun 2026, Pemkab Tanah Bumbu telah menyusun rencana strategis percepatan digitalisasi, di antaranya perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi melalui sistem digital dan retail, integrasi penuh sistem transaksi elektronik di seluruh perangkat daerah, serta target 80 persen transaksi retribusi non-tunai pada triwulan keempat.
Ia menambahkan, digitalisasi memberikan dampak signifikan, seperti mencegah kebocoran penerimaan daerah, meningkatkan transparansi melalui pencatatan yang akurat, serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Melalui langkah tersebut, Pemkab Tanah Bumbu optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi.
