Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat kapasitas aparatur desa dan kelurahan melalui pelatihan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar di Aula SMKN 1 Simpang Empat, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Deny Hariyanto, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
Dalam sambutannya, Deny menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Namun, aparatur desa dan kelurahan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam melakukan pencegahan serta penanganan awal kasus kekerasan secara cepat dan tepat.
“Dengan pemahaman yang baik, keterampilan yang memadai, serta kepekaan sosial yang tinggi, aparatur desa dan kelurahan diharapkan menjadi ujung tombak dalam mencegah kekerasan serta memberikan penanganan awal yang berperspektif korban,” jelasnya.
Deny juga mengingatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi di lingkungan terdekat dan sering luput dari perhatian, sehingga dibutuhkan kepekaan serta sistem yang responsif dalam penanganannya.
“Oleh sebab itu, diperlukan keberanian dan kepedulian agar setiap kasus dapat segera teridentifikasi dan ditangani dengan baik,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan dan program strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, makmur, dan beradab.
