Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat kualitas pelayanan publik melalui Workshop Standar Pelayanan Perangkat Daerah yang diikuti 180 peserta dari perangkat daerah, instansi pelayanan publik, dan perwakilan sekolah.
Kegiatan yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut berlangsung di Pendopo Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin, Rabu (23/9/2026).
Workshop dibuka Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Rachmat.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tanah Bumbu Muhammad Arif Rahman Hakim mengatakan, workshop tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendukung pencapaian misi daerah ke-7, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Arif menjelaskan, salah satu tujuan utama workshop adalah menyegarkan kembali pemahaman perangkat daerah mengenai penyusunan standar pelayanan agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutan yang disampaikan M. Putu Wisnu Wardhana menegaskan bahwa standar pelayanan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Standar pelayanan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, mekanisme pengaduan, serta berbagai aspek lainnya,” ucapnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan agar tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa standar tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, mudah dipahami masyarakat, mudah diakses, transparan, serta benar-benar dapat dilaksanakan oleh petugas pelayanan,” tegasnya.
Wisnu menambahkan, komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel harus tercermin dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pelayanan harus semakin mudah, cepat, transparan, pasti, ramah, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, workshop tersebut juga menjadi momentum untuk membangun kesamaan persepsi di seluruh perangkat daerah, mulai dari penyusunan, penetapan, penerapan, pemantauan, hingga evaluasi standar pelayanan.
“Dengan pelayanan publik yang semakin baik, kita tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mari kita wujudkan pelayanan publik yang semakin baik sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” pungkasnya.
