Kabarsoar, Hulu Sungai Tengah – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus mendorong peningkatan pelayanan dasar masyarakat melalui Posyandu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ke Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo bersama Direktur Fasilitasi LKD, PKK, dan Posyandu Nitta Rosalin. Rombongan didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) HST serta diterima Kepala DPMD HST Eddy Rahmawan dan Camat Batu Benawa Abdi Sisbari.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi kelembagaan pemerintahan desa sekaligus pelaksanaan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala DPMD HST Eddy Rahmawan mengatakan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting untuk memastikan pemerintah desa mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif.
“Melalui kunjungan ini, kita bersama-sama melihat bagaimana kelembagaan desa dapat terus diperkuat dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui Posyandu, dapat berjalan secara efektif,” ujar Eddy.
Dalam kunjungan lapangan, rombongan juga memantau pelaksanaan fungsi Posyandu di Desa Baru. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan pelayanan sekaligus kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Eddy, Posyandu memiliki peran penting dalam pelayanan dasar di tingkat desa. Karena itu, keberadaannya perlu didukung kelembagaan yang kuat serta kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Selain pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan desa juga menjadi perhatian agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.
DPMD HST mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa. Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin, sehingga tata kelola pemerintahan desa semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.
Kunjungan Kemendagri tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan pelayanan dasar di desa-desa Kabupaten HST.
