Kabarsiar, Hulu Sungai Tengah – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan dan audiensi strategis tim BPKP Kalsel di Kantor Dinas PMD HST. Pertemuan ini berfokus pada peninjauan progres program, sinkronisasi data berbasis desa, serta evaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Murakata.
Kedatangan tim BPKP disambut langsung Kepala Dinas PMD HST, Eddy Rahmawan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam memastikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan warga.
Eddy Rahmawan mengatakan, evaluasi bersama diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dijalankan mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama kelompok rentan yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan data yang akurat dan koordinasi yang kuat. Dengan begitu, program yang dilaksanakan di desa benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi aspek penting agar perencanaan dan pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri. Data yang valid juga membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing desa.
“Melalui sinergi dengan BPKP, kami ingin memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa semakin efektif, transparan, serta akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Eddy.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP Perwakilan Kalsel turut memberikan masukan dan melakukan pengawasan preventif terhadap pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi kendala sejak dini sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa.
Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan yang tertib dan terukur, program pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Selain pengawasan, ketepatan sasaran program turut menjadi perhatian. Intervensi pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar bantuan maupun kegiatan pemberdayaan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.
Dinas PMD HST berharap kolaborasi dengan BPKP dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, mulai dari pemutakhiran data hingga evaluasi hasil program. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi turut mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Melalui evaluasi dan sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten HST optimistis upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan demi mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan.
