Kabarsiar, Tanah Bumbu – Realisasi investasi Kabupaten Tanah Bumbu hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp11,61 triliun atau 114,19 persen dari target tahunan sebesar Rp10,16 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu fokus dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu itu dibuka Bupati Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, di Hotel Lotusa Batulicin, Senin (16/11/2026).
Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Kegiatan turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Yeriska Gritania dan Sapto Hadi Witomo.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Eryanto Rais, ditegaskan bahwa kepatuhan perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan LKPM merupakan bagian dari komitmen terhadap tata kelola usaha yang baik. Data pelaporan yang akurat diperlukan pemerintah sebagai dasar pencatatan realisasi investasi, evaluasi perkembangan penanaman modal, hingga penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif pelaku usaha melalui kepatuhan dalam menyampaikan LKPM,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi perizinan berusaha serta kewajiban pelaporan investasi, sehingga pertumbuhan investasi daerah dapat diiringi tata kelola yang tertib.
Selain Bimtek LKPM, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu.
Bupati Andi Rudi Latif melalui Eryanto Rais menyampaikan, penguatan pengawasan perizinan merupakan langkah strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta tata kelola perizinan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sebagai pemegang perizinan berusaha. Pihaknya terus mendorong optimalisasi pelaporan LKPM sekaligus meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan setiap perusahaan memahami kewajiban pelaporan dan pentingnya pengawasan. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dengan instansi internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengawasan dan pelaporan berjalan maksimal,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi DPMPTSP Tanah Bumbu, Luthfiandini Murdianti, menjelaskan Bimtek penyusunan LKPM merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku usaha.
Ia menjelaskan, kewajiban pelaporan LKPM disesuaikan dengan skala usaha. Pelaku usaha skala kecil diwajibkan menyampaikan laporan setiap semester atau dua kali dalam setahun, sedangkan perusahaan skala menengah dan besar menyampaikan laporan setiap triwulan atau empat kali dalam setahun.
Menurutnya, LKPM menjadi instrumen penting untuk mengukur realisasi investasi perusahaan sekaligus memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Bimtek penyusunan LKPM dan sosialisasi pengawasan perizinan di daerah tersebut diikuti sebanyak 120 perusahaan serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap sinergi antara pemerintah, aparat pengawasan, dan dunia usaha semakin kuat, sehingga kepatuhan pelaporan investasi meningkat, penyelenggaraan perizinan semakin tertib, dan iklim investasi daerah semakin kondusif.


