Kabarsiar Barito Kuala – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar rapat koordinasi internal untuk mengevaluasi program penataan kota tahun 2024 sekaligus menyusun strategi penataan kota untuk tahun 2025. Rapat berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Penataan Kota. Peserta rapat meliputi perwakilan dari Bappelitbang, Dinas PUPR, Perkim, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kesehatan, Sosial, Satpol PP, Diskominfo, Diskoperindag, serta Bagian Administrasi Pembangunan.
Tiga agenda utama yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan penataan kota tahun 2024, identifikasi isu strategis serta penentuan prioritas penataan kota tahun 2025, dan penguatan kelembagaan Satgas melalui revisi Surat Keputusan Tim Pengarah.
Hasil rapat menghasilkan dokumen evaluasi kegiatan 2024, daftar titik prioritas penataan kota tahun 2025, serta draft revisi SK Satgas. Beberapa wilayah strategis di Kecamatan Marabahan menjadi fokus penataan tahun depan, seperti Tugu Rumpiang, Jembatan Rumpiang, RSUD Abdul Aziz, Pasar Baru, Pasar Wangkang, dan fasilitas umum lainnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), H. Akhdiyat Sabari, menjelaskan bahwa evaluasi menunjukkan kinerja positif dari sebagian besar SKPD, yang menjadi dasar penyusunan langkah penataan kota yang lebih terarah dan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Sebagian besar perangkat daerah sudah menjalankan tugasnya dengan baik sepanjang 2024. Ke depan, kita akan memperkuat Satgas Penataan Kota dengan melibatkan komunitas masyarakat,” ujarnya.
Akhdiyat menambahkan, Pemkab Barito Kuala berencana meluncurkan secara resmi Satgas Penataan Kota pada tahun 2025, dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Komunitas Peduli Sungai, Forum Masjid, dan kelompok warga lainnya.
“Mereka akan dilibatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan program penataan kota, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat benar-benar terasa,” jelas Akhdiyat.
Langkah ini merupakan bukti komitmen Pemkab Barito Kuala untuk menciptakan kota yang tertib, sehat, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang inklusif dan kolaboratif.
