Kabarsiar Banjarmasin – Program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai direalisasikan. Sebanyak 225 siswa dari keluarga tidak mampu telah diterima dan menjalani masa awal pembelajaran.
Program pendidikan gratis ini menampung anak-anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Saat ini, 125 siswa belajar di Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan 100 siswa lainnya di Sentra Budi Luhur.
Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan bahwa pendaftaran tahap 1C kembali dibuka untuk tambahan kuota 100 siswa. Mereka akan ditempatkan di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, masing-masing 50 siswa jenjang SD dan 50 siswa jenjang SMA.
“Kegiatan Belajar Mengajar akan dimulai Agustus 2025, sementara pembukaan resmi program berlangsung bulan Juli ini,” ujar Rifai di Banjarmasin, Kamis (10/7/2025).
Sambil menunggu rampungnya pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang berlokasi di kawasan RSJ Sambang Lihum, kegiatan belajar sementara digelar di tiga titik: BBPPKS, Sentra Budi Luhur, dan BLK Prov Kalsel.
Rifai menjelaskan bahwa para peserta berasal dari keluarga berstatus desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). “Mereka benar-benar dari keluarga miskin dan sangat membutuhkan akses pendidikan,” ujarnya.
Selain sekolah, seluruh peserta juga mendapat fasilitas asrama, makan, hingga kebutuhan belajar secara gratis. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Presiden RI, Prabowo Subianto, disebut turut memberi dukungan agar kuota terus ditambah. Ia mendorong agar lebih banyak anak dari kalangan miskin di Indonesia mendapatkan kesempatan belajar yang layak.
Pendaftaran tahap 1C dibuka hingga 12 Juli 2025. Syaratnya antara lain terdaftar dalam DTKS kategori desil 1 atau 2, siap tinggal di asrama, dan untuk jenjang SD boleh melanjutkan dari kelas yang sedang dijalani saat ini.
“Ini adalah langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan, terutama di kantong-kantong kemiskinan dan wilayah pelosok,” pungkas Rifai.
