Kabarsiar Banjarmasin – Angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian serius DPRD Kalsel, khususnya Fraksi PKS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kalsel per September 2024 mencapai 180 ribu orang atau 4,02 persen, sementara pengangguran tercatat 88.499 orang per Februari 2025.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Kalsel, Firman Yusi, menyampaikan keprihatinan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kalsel pada Rabu (9/7), saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Persoalan ini harus ditanggulangi dengan serius,” tegas Firman. Ia meminta Pemprov Kalsel dan SKPD terkait lebih fokus menanggulangi kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
Selain itu, PKS juga menyoroti sektor pendidikan. Fraksi tersebut mendorong peningkatan mutu pendidikan dan kolaborasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota agar distribusi hibah pendidikan bisa menjangkau hingga tingkat SD dan SMP.
Dalam hal fiskal, PKS menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menimbulkan beban sosial yang besar. Fraksi ini juga mendorong lobi ke pemerintah pusat agar dana perimbangan yang masuk ke daerah bisa lebih dimaksimalkan.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap Raperda Perubahan APBD 2025. Fraksi mengapresiasi postur anggaran yang diajukan Pemprov dengan pendapatan Rp9,784 triliun dan belanja Rp12,669 triliun, serta defisit Rp2,884 triliun yang ditutupi melalui pembiayaan daerah Rp2,982 triliun.
“Perubahan anggaran harus benar-benar mendukung pembangunan yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus dijunjung tinggi demi mewujudkan good governance,” ujar Firman Yusi menutup pernyataannya.
