Kabarsiar Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengendalian inflasi nasional melalui optimalisasi distribusi komoditas strategis, seperti beras, minyak goreng, dan bawang putih.
Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan secara virtual, Senin (14/7/2025), di Command Center Kalsel, Banjarbaru.
Pemprov Kalsel melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat distribusi program minyak goreng rakyat MINYAKITA dan menjaga stabilitas harga beras melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Data per 10 Juli 2025 menunjukkan harga MINYAKITA di Kalimantan masih berada di angka Rp17.048 per liter, atau 8,59 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski demikian, tren nasional menunjukkan penurunan harga sebagai hasil dari distribusi yang semakin merata ke pasar rakyat.
Untuk komoditas beras, Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mencatat harga beras premium di atas HET. Pemerintah melalui BAPANAS menargetkan penyaluran beras SPHP hingga 1,3 juta ton hingga akhir tahun ini, termasuk ke daerah dengan lonjakan harga signifikan.
Sementara untuk bawang putih, realisasi impor nasional masih berada di angka 50,14 persen dari alokasi. Kalsel diminta turut aktif memantau distribusi dan memastikan ketersediaan melalui pasar rakyat, mengingat lebih dari 95 persen kebutuhan nasional masih bergantung pada impor.
Kemendagri dan Kemendag juga mendorong pemda memanfaatkan skema kerja sama antardaerah (KAD), yang dinilai strategis untuk menghubungkan wilayah produsen dan konsumen. Kalimantan Selatan disebut memiliki potensi besar dalam kerja sama tersebut.
Pemerintah pusat mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN pangan, dan pelaku usaha dalam menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok. Pemprov Kalsel pun diharapkan terus memperkuat pengawasan dan pelaporan distribusi untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah.
