Kabarsiar Nasional – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena menjadi yang tercepat se-Indonesia dalam membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Roy John Erasmus, dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Banggar DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel di Jakarta, Senin (21/7/2025).
“Kalsel patut diapresiasi. Setelah pelantikan kepala daerah dan legislatif, mereka langsung tancap gas membahas perubahan APBD. Ini paling cepat se-Indonesia,” ujar Roy.
Menurut Roy, langkah cepat DPRD Kalsel sejalan dengan semangat reformasi tata kelola keuangan daerah yang mengedepankan prinsip tertib, akuntabel, dan sinkron dengan kebijakan nasional. Ia juga menyebut keberhasilan ini dapat menjadi contoh percepatan anggaran bagi daerah lain.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menegaskan bahwa percepatan pembahasan bukan semata untuk mengejar tenggat waktu, melainkan bentuk komitmen agar anggaran benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
“Kalau programnya tak realistis dan tak menyentuh masyarakat, lebih baik tidak dianggarkan,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif, terutama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 yang harus adaptif terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan publik.
“Tahun 2026 penuh tantangan global dan tuntutan lokal, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar hingga ekspektasi terhadap pelayanan publik,” katanya.
Kartoyo menutup dengan menekankan efektivitas anggaran. “Minimal 80 persen dari program harus tercapai. Setiap rupiah dalam APBD harus berdampak nyata, bukan sekadar angka di kertas,” pungkasnya.
