Kabarsiar Hulu Sungai Tengah – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Badan Anggaran (Banggar) menegaskan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Juru Bicara Banggar DPRD HST, Erwin Jecky Silalahi, menyampaikan bahwa APBD Perubahan harus memprioritaskan upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus mendukung percepatan layanan publik mendasar seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi produktif.
“Efisiensi belanja operasional sangat penting agar pelayanan publik bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan sederhana. Tujuannya, hasil maksimal bisa dicapai dengan sumber daya seminimal mungkin tanpa pemborosan,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).
Selain itu, Erwin menekankan perlunya proyeksi pendapatan daerah yang realistis untuk mencegah defisit anggaran yang berlebihan. Ia juga mengingatkan agar setiap program yang ditambahkan sesuai dengan RKPD Perubahan, guna mencegah inefisiensi dan pelanggaran regulasi.
DPRD HST juga meminta adanya penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kajian mendalam terhadap rencana penyertaan modal kepada BUMD. “Setiap penyertaan modal harus jelas urgensinya, dasar hukum, serta proyeksi manfaatnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Banggar turut menyoroti pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih, mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran yang tersisa cukup terbatas.
APBD Perubahan Tahun 2025 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif saat ini tengah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan dokumen yang diusulkan eksekutif, pendapatan daerah meningkat dari Rp1,66 triliun menjadi Rp1,92 triliun atau bertambah Rp260,63 miliar.
Sementara itu, belanja daerah justru berkurang dari Rp2,34 triliun menjadi Rp2,22 triliun, atau berkurang Rp119,69 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya turun dari Rp686,57 miliar menjadi Rp306,24 miliar.
“Dengan langkah-langkah ini, DPRD HST berharap APBD Perubahan dapat menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Erwin.
