Kabarsiar Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar High Level Meeting (HLM) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 di Aula Politeknik Negeri Banjarmasin. Kegiatan yang berlangsung Kamis (31/7/2025) ini mengangkat tema “Sinergi untuk Efektivitas Pelaksanaan Anggaran: Menuju Tata Kelola Fiskal yang Efisien dan Berkelanjutan.”
Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo dan dihadiri pimpinan wilayah kementerian/lembaga, perbankan, akademisi, tokoh masyarakat, media massa, serta Kepala KPPN se-Kalsel.
Dalam paparannya, Catur menyampaikan realisasi pagu belanja K/L di Kalsel per 28 Juli 2025 telah mencapai Rp4,03 triliun atau 44,76 persen dari total pagu Rp9,95 triliun. Capaian tertinggi berada pada belanja pegawai sebesar 65,10 persen.
“Kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah Kalimantan Selatan terjaga dengan baik. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2025 mencapai 96,25, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu dan di atas rata-rata nasional,” ujar Catur.
Ia menambahkan bahwa DJPb terus mendorong implementasi sistem belanja negara secara non-tunai atau digital treasury. Pada Semester I 2025, penggunaan Digipay mencatat transaksi Rp1,91 miliar, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Rp3,58 miliar, dan CMS sebesar Rp223,23 miliar — seluruhnya meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain HLM, DJPb Kalsel juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 sebagai wadah bagi pengguna layanan, akademisi, media massa, dan stakeholder lainnya untuk memberikan masukan terhadap lima layanan publik utama yang disediakan DJPb.
Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil DJPb Kalsel menyerahkan penghargaan kepada mitra satuan kerja K/L terbaik dalam pengelolaan anggaran. Di antaranya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepolisian RI, dan Kementerian Agama untuk kategori wilayah besar, serta BNN dan BPS untuk kategori wilayah sedang dan kecil. Penghargaan juga diberikan kepada BASARNAS, BPK, dan BPS untuk kategori Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik dan Implementasi Digital Treasury Semester I 2025.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Kalsel berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat, sehingga pengelolaan anggaran negara di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan di daerah.
