Kabarsiar Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Forum Audensi Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan, Rabu (27/8/2025) di Auditorium Bupati HST.
Acara tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Komisi I DPRD HST, Kepala BPS, Inspektur Daerah, serta kepala OPD terkait.
Bupati HST, Syamsul Rizal, melalui Wakil Bupati Gusti Rosyadi menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya angka statistik, tetapi persoalan nyata yang menyangkut harkat dan martabat manusia.
“Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan HST tahun 2024 sebesar 5,81 persen, tertinggi di Kalsel, meski turun 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini harus segera kita jawab bersama,” ujar Gusti Rosyadi.
Ia menjelaskan, kemiskinan di HST banyak terjadi di wilayah perdesaan, khususnya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, nelayan, dan pekerja informal. Faktor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga stunting dan pengangguran masih menjadi tantangan.
Pemkab HST sendiri telah menjalankan berbagai program, mulai dari bantuan sosial berbasis data DTKS, pemberdayaan UMKM dan BUMDes, beasiswa dan pelatihan kerja, penanganan stunting, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Ke depan, strategi pengentasan kemiskinan diarahkan pada lima fokus: penguatan basis data, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, penguatan perlindungan sosial, serta kolaborasi multipihak.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Dr. Ayi Riyanto, dalam kesempatan itu mendorong HST untuk meningkatkan nilai SPIP Terintegrasi. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh komponen agar penyelenggaraan SPIP mencapai Level 3 pada 2025.
Bupati dalam sambutannya juga menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan pemerintah semata. “Butuh gotong royong dan kepedulian semua elemen masyarakat agar HST lebih sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat,” pungkasnya.
