Kabarsiar, Barito Kuala – Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Barito Kuala (Batola), Joko Sumitro, menyampaikan bahwa Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Program tersebut dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan di tingkat daerah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Joko saat menjadi pembina apel yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Batola, di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (6/10/2025) pagi.
“Salah satu tugas Satgas MBG kabupaten adalah melakukan pemetaan dan penetapan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Joko.
Ia menjelaskan, program MBG memiliki dua pola pelaksanaan, yaitu pola mandiri atau reguler yang dikelola oleh yayasan atau pihak swasta dengan sasaran 1.000–3.500 orang, dan pola T3 (terpencil) dengan sasaran di bawah 1.000 orang yang dikelola oleh perorangan, BUMDes, atau badan sumber daya lainnya.
Kabupaten Batola, lanjutnya, termasuk dalam kategori wilayah terpencil dalam konteks pelaksanaan program MBG, yaitu daerah yang berada di luar jangkauan layanan sejauh enam kilometer atau lebih dari 30 menit perjalanan dari pusat layanan.
Namun hingga tahun 2025, Batola belum mendapatkan alokasi SPPG karena belum memenuhi kriteria lahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Lahan di Batola didominasi rawa, sehingga belum memenuhi kriteria tanah siap pakai sebagaimana ditetapkan Kementerian PU. Namun kami akan terus berupaya mengusulkan agar Batola dapat menjadi lokasi MBG pada tahun 2026,” jelasnya.
Joko juga menginformasikan bahwa masyarakat atau pihak swasta yang berminat untuk berpartisipasi dalam program MBG dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi resmi Badan Gizi Nasional. Menurutnya, estimasi investasi untuk membangun satu unit SPPG mencapai sekitar Rp700 juta dengan luas bangunan minimal 150 meter persegi dan terdiri dari enam ruangan, termasuk ruang penyimpanan bahan makanan, ruang pengolahan, dan ruang cuci.
Menutup sambutannya, Joko mengingatkan agar pelaksanaan program MBG di daerah nantinya memperhatikan keamanan serta kualitas makanan yang disajikan. “Kita berharap kejadian seperti di Jawa Barat tidak terjadi di Batola. Jangan sampai Makan Bergizi Gratis berubah maknanya menjadi Makan Beracun Gratis,” ujarnya dengan penuh kehati-hatian.
Apel tersebut diikuti seluruh ASN dari berbagai SKPD di lingkungan Pemkab Batola dengan pelaksana apel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Batola.
