Kabarsiar, Tanah Bumbu – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 yang digelar di Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendukung pemerintah daerah memperkuat sistem pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Andi Rudi Latif dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Tim KPK RI atas dukungan dan perhatian terhadap upaya pencegahan korupsi di Tanah Bumbu.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim KPK yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Tanah Bumbu. Kehadiran KPK menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat integritas birokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, korupsi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan langkah sistematis dari seluruh jajaran pemerintahan untuk memperbaiki sistem tata kelola, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen penuh untuk terus melakukan pembenahan dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang baik, transparan, dan partisipatif,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai indikator utama penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah, penertiban aset, serta penguatan pengawasan internal.
Bupati juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme ASN sebagai faktor utama keberhasilan pencegahan korupsi. “Kami membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk bersama membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menciptakan lingkungan bebas dari korupsi,” tuturnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 3.3 KPK, Maruli Tua, dan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Penindakan 3.6 KPK, Agus Kurniawan, bersama jajaran. Turut hadir Wakil Bupati Tanah Bumbu, H. Bahsanuddin, Ketua DPRD, Andrean Atma Maulani, para wakil ketua DPRD, serta jajaran SKPD Pemkab Tanah Bumbu.
Melalui sinergi lintas lembaga ini, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Bumbu semakin efektif dan berkelanjutan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
