Kabarsiar, Banjarmasin – Aliansi Masyarakat Adat Meratus menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus dalam audiensi bersama Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Aliansi menilai kebijakan tersebut mengancam ruang hidup masyarakat adat yang sudah ratusan tahun berdampingan dengan hutan Meratus. Dari area yang diusulkan, sekitar 52,84% merupakan wilayah adat suku Dayak Meratus, sehingga dikhawatirkan akan membatasi akses terhadap sumber daya alam dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Aliansi menegaskan, sebelum membahas model konservasi di Kalsel, pemerintah harus terlebih dahulu mengakui dan melindungi hak-hak adat masyarakat Meratus. Mereka juga mendesak agar seluruh proses penetapan Taman Nasional dihentikan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi masyarakat adat. Notulen hasil audiensi akan disampaikan kepada Ketua DPRD untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur.
“Kami akan mengawal proses ini agar keputusan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Dengan dukungan dari DPRD Kalsel, penolakan Aliansi Meratus diharapkan menjadi pertimbangan serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Pegunungan Meratus.
