Kabarisiar Balangan – Bupati Balangan, H Abdul Hadi, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode kedua kepemimpinannya. Efisiensi belanja menjadi fokus utama setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan penyesuaian anggaran guna menjaga ketahanan fiskal nasional.
Kebijakan ini berdampak pada struktur APBD Balangan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 3,9 triliun. Dalam upaya efisiensi, anggaran daerah terpaksa dikurangi sekitar Rp 400 miliar. Abdul Hadi mengungkapkan bahwa penyesuaian ini akan mempengaruhi berbagai program, termasuk rencana penataan ibu kota kabupaten, Paringin.
“Kita harus melakukan penyesuaian dengan menentukan skala prioritas pembangunan agar tetap berjalan meskipun anggaran berkurang,” ujar Abdul Hadi.
Namun, ada kabar baik yang dapat menjadi harapan baru bagi Balangan. Kabupaten ini diproyeksikan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 500 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum. Dana ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Adaro Indonesia dan dapat membantu menutup kekurangan anggaran akibat pemangkasan belanja.
Dengan memadukan efisiensi anggaran dan pemanfaatan DBH, Abdul Hadi optimistis dapat menjaga stabilitas pembangunan daerah dan tetap melaksanakan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat Balangan.
“Kita harus cermat dalam mengelola anggaran agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
