Kabarsiar Tanah Bumbu — Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Kamis (19/6/2025) di Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperkuat birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil, sejalan dengan kebijakan nasional.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya Reformasi Birokrasi (RB) sebagai instrumen utama untuk mempercepat pencapaian program prioritas Presiden serta pembangunan nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan manfaatnya nyata dirasakan,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan tiga fokus utama Reformasi Birokrasi sesuai arahan Presiden, yaitu birokrasi yang menghasilkan kinerja konkret, mampu menyusun kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan responsif menghadapi dinamika global.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin tahunan, melainkan harus menjadi gerakan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Workshop ini menjadi bagian dari langkah awal implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029 yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Roadmap tersebut menitikberatkan pada lima isu strategis nasional, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan program prioritas Presiden, serta transformasi digital pemerintahan.
Bupati berharap melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat merumuskan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang lebih spesifik, terukur, relevan, dan berdampak langsung terhadap pencapaian pembangunan daerah.
“Saya berharap kolaborasi lintas sektor terus ditingkatkan, terlebih mengingat masih banyak warga kita yang membutuhkan perhatian serius. Workshop ini harus mampu menghasilkan rumusan aksi konkret demi mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab,” tegasnya.
Workshop ini dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, antara lain:
- Budi Prawira, SE., MM., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Wilayah II
- Yulian Herawati, Pj. Sekretaris Daerah Tanah Bumbu
- Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan
- Pimpinan SKPD Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan instansi vertikal, serta Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah.
Dengan terselenggaranya workshop ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmen kuatnya untuk mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak nyata demi kemajuan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.
