Kabarsiar Barito Kuala – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan pada Senin (05/05/2025) di Auditorium K.H. Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menekankan pentingnya sinkronisasi data dan program lintas wilayah serta jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang terpadu dan berbasis data yang valid menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Salah satu poin strategis yang disoroti Gubernur adalah dukungan terhadap program prioritas nasional, yakni penyediaan makan bergizi gratis bagi pelajar. Pemprov Kalsel, kata Muhidin, telah mengalokasikan anggaran hampir Rp300 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, khususnya bagi siswa SMP, SMA, SMK, dan SLB.
“Ini merupakan program unggulan Presiden. Kita tidak hanya menunggu pusat, tetapi juga harus bersiap dari sisi infrastruktur pendidikan dan kesiapan daerah,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung kedisiplinan kepala daerah dalam menghadiri undangan resmi pemerintahan. Ia menekankan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 74.
“Saya minta ke depan, bila ada kepala daerah yang tidak hadir, harus ada surat resmi. Jika tanpa alasan yang jelas dan berlangsung selama tujuh hari berturut-turut, dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk melalui rehabilitasi ruang kelas dan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru.
“Mari kita lihat langsung kondisi sekolah-sekolah di daerah kita. Pastikan ruang kelasnya layak. Ini adalah janji Presiden, dan tugas kita bersama untuk merealisasikannya,” pungkasnya.
Musrenbang RPJMD ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Kesepakatan ini menjadi dasar penyelarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan strategis provinsi untuk lima tahun ke depan.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah dukungan terhadap rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial 828 di Kabupaten Tanah Bumbu, yang turut disaksikan langsung oleh Gubernur H. Muhidin.
Usai kegiatan, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam forum ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung kesinambungan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Dengan menghadiri Musrenbang ini, kami berharap proses pembangunan di setiap daerah dapat berjalan secara selaras dan efektif. Semoga forum ini menjadi titik awal yang baik dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmen terhadap perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan strategis. Diharapkan hasil Musrenbang ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda Provinsi, para bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan DPRD kabupaten/kota, akademisi, serta unsur masyarakat sipil. (Rnld/MC Kab. Barito Kuala)
