Kabarsiar Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Agenda ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Selasa (17/6/2025).
Bupati Tanah Bumbu, dr. H. M. Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota legislatif, khususnya pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD, atas kritik, saran, dan masukan konstruktif yang disampaikan dalam sidang sebelumnya.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan penting dalam upaya kami memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Eryanto saat membacakan sambutan Bupati.
Dalam penjelasannya, Eryanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah ini ditempuh guna menjamin efisiensi, efektivitas, serta ketepatan sasaran penggunaan anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menambahkan, belanja daerah difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah juga menerapkan sistem evaluasi kinerja anggaran berbasis pendekatan berlapis—mulai dari output hingga outcome—untuk memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
“Seluruh kebijakan fiskal yang kami ambil tetap mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan dan keberlanjutan, sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat Tanah Bumbu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eryanto menyampaikan bahwa upaya pembenahan birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan akan terus diakselerasi. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan visi jangka menengah Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2030, yakni BerAKSI—akronim dari Bersih, Aman, Kreatif, Sejahtera, dan Inklusif—dalam rangka mewujudkan Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, serta dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran kepala SKPD, serta perwakilan lembaga vertikal lainnya.
Dengan disampaikannya jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD, maka proses pembahasan Raperda LPj APBD 2024 akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif guna menyempurnakan substansi Raperda sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
