Kabarsiar, Hulu Sungai Tengah – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hulu Sungai Tengah (HST) memperketat proses verifikasi dan validasi data desa untuk memastikan Indeks Desa 2026 benar-benar menggambarkan kondisi pembangunan di lapangan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi verifikasi dan validasi pemutakhiran Indeks Desa 2026 yang digelar di Aula DPMD HST, Kamis (6/8/2026).
Kepala DPMD HST Eddy Rahmawan mengatakan, ketepatan data menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pembangunan. Data yang akurat akan membantu pemerintah membaca kondisi, kebutuhan, sekaligus potensi masing-masing desa secara lebih tepat.
“Dengan koordinasi yang baik, diharapkan data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Indeks Desa, para camat se-HST, pendamping desa PIC Indeks Desa, Ketua APDESI HST, serta Ketua PPDI HST.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan data sekaligus menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pemutakhiran Indeks Desa. Proses verifikasi dan validasi diharapkan tidak hanya memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga kesesuaian data dengan kondisi faktual di setiap desa.
Indeks Desa menjadi salah satu gambaran mengenai perkembangan dan kondisi desa yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Data tersebut membantu mengidentifikasi persoalan, melihat potensi, serta menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Karena itu, DPMD HST mendorong pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping desa, dan seluruh tim terkait bekerja secara teliti dan objektif selama proses pemutakhiran berlangsung.
Semakin valid data yang dihasilkan, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, serta menentukan kebijakan pembangunan desa.
DPMD HST berharap proses verifikasi dan validasi tersebut menghasilkan Indeks Desa 2026 yang lebih akurat dan dapat menjadi pijakan dalam mengarahkan pembangunan desa agar lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
