Kabarsiar Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) Tahun 2025, Rabu (16/7/2025).
Rakor yang dilaksanakan di Ruang Kolaborasi Bapperida Kotabaru ini dihadiri oleh perwakilan lintas perangkat daerah, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun ketahanan keluarga di daerah.
Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, ditetapkan sebagai salah satu lokus PK2D Provinsi Kalimantan Selatan 2025, berdasarkan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang masih berada di bawah rata-rata. Kondisi ini mendorong perlunya perhatian khusus untuk memperbaiki aspek kehidupan keluarga secara menyeluruh.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua TP PKK Kotabaru, Ny. Suci Anisa Rusli, yang menegaskan bahwa keluarga merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Ia menilai kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi langkah nyata memperkuat ketahanan keluarga dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan.
“Ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap persoalan keluarga, terutama yang masih menghadapi tantangan seperti pernikahan anak, dokumen kependudukan, dan putus sekolah,” ujar Suci.
Sementara itu, sambutan resmi Sekda Kotabaru, H. Eka Saprudin, dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Minggu Basuki. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas keluarga di Desa Sampanahan menjadi prioritas yang didukung penuh oleh regulasi, seperti Peraturan Gubernur Kalsel No. 100 Tahun 2019 yang mengedepankan pendekatan berbasis gotong royong dan swadaya masyarakat.
Data DPPAPPKB menunjukkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Desa Sampanahan, di antaranya:
Banyak pasangan belum memiliki buku nikah resmi
Anak-anak belum memiliki akta kelahiran
Kasus pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga
Putus sekolah dan gangguan kesehatan pada anggota keluarga
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, rakor melibatkan banyak sektor, seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Sosial, Perkim, Ketahanan Pangan dan Pertanian, TP PKK, serta pihak swasta.
Strategi yang disiapkan meliputi:
Pembinaan Posyandu dan penanganan stunting
Pelatihan keterampilan dan penguatan ekonomi keluarga
Program bedah rumah (Aladin)
Pemenuhan dokumen kependudukan (KTP, KK, akta lahir)
Sosialisasi gizi, pemberian benih ikan dan bibit tanaman
Pemerintah berharap, melalui Rakor ini dapat terbangun sinergi lintas sektor untuk menghadirkan inovasi dan solusi nyata dalam menjawab permasalahan sosial di tingkat keluarga.
Rakor PK2D 2025 secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, mewakili Sekda Kotabaru, dengan harapan seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan keluarga yang tangguh, mandiri, dan berkualitas di Kabupaten Kotabaru.
