Suarameratus, Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, proyek infrastruktur strategis yang diproyeksikan menjadi penghubung utama antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, Rabu (7/1/2026).
Monitoring lapangan tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin dan dilaksanakan di lokasi proyek, Batulicin. Jembatan ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarpulau, memperlancar arus transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik di wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan peninjauan turut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, anggota DPRD Tanah Bumbu, Lurah Batulicin, Sekretaris Camat Batulicin, pihak pelaksana proyek dari PT PP, konsultan pengawas, serta unsur terkait lainnya.
Dalam keterangannya, Hasanuddin menegaskan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ia menyebut proyek tersebut memiliki nilai strategis tinggi bagi masyarakat sehingga penggunaan anggaran dan tahapan pekerjaan harus diawasi secara optimal.
Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan anggaran kurang lebih Rp500 miliar untuk pembangunan jembatan tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu Andi Asdar mengatakan peninjauan kali ini merupakan monitoring kedua yang dilakukan DPRD setelah sebelumnya dilaksanakan pada Januari 2025. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah dan pelaksana proyek.
Dari sisi teknis, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanah Bumbu H.M. Ramdhan menyampaikan bahwa berdasarkan target kementerian terkait, pembangunan jembatan Kotabaru–Batulicin ditargetkan rampung pada tahun 2028.
Project Manager PT PP Yusuf Luqman memaparkan progres pembangunan secara menyeluruh, mulai dari peta lokasi, tahapan pekerjaan, hingga dokumentasi perkembangan proyek. Ia mengungkapkan tantangan utama pembangunan berada pada kondisi batuan keras di dasar laut pada area pondasi jembatan, sehingga membutuhkan metode khusus dan waktu pengerjaan yang lebih panjang. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjaga progres sesuai jadwal.
DPRD Tanah Bumbu berharap jembatan sepanjang kurang lebih tiga kilometer ini dapat diselesaikan tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat sebagai akses strategis penghubung antarpulau. Kegiatan monitoring ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah titik pembangunan untuk melihat progres pekerjaan di lapangan secara detail.
