Ekspose PJPK Jadi Langkah Strategis Pembangunan Kependudukan Tanah Bumbu

Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar ekspose penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 sebagai langkah strategis dalam menyiapkan arah pembangunan daerah berbasis data kependudukan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula DP3AP2KB, Batulicin, Senin (11/5/2026) tersebut dibuka melalui sambutan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang disampaikan Kepala DP3AP2KB Tanah Bumbu, Erli Yuli Susanti.

Dalam sambutannya, Erli Yuli Susanti menegaskan bahwa penyusunan PJPK 2025–2029 menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pembangunan kependudukan di daerah.

Menurutnya, dokumen tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kondisi serta dinamika kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu.

“PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan PJPK juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berorientasi pada peningkatan kualitas masyarakat.

Selain itu, Erli menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan kependudukan yang berkelanjutan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan memperkuat implementasi program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekspose tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari proses penyusunan arah kebijakan pembangunan kependudukan lima tahun ke depan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir narasumber Suratno dari Universitas Lambung Mangkurat.

Ia memaparkan berbagai aspek strategis pembangunan kependudukan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian jumlah penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

Prof. Suratno menilai persoalan kependudukan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Melalui penyusunan PJPK 2025–2029 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap pembangunan daerah ke depan dapat berjalan lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya saing daerah.

Berita Populer