Kabarsiar, Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Kegiatan yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026) tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali semangat pembangunan Zona Integritas di Tanah Bumbu.
Menurut Bupati, sejak tahun 2025 pembangunan Zona Integritas telah dicanangkan sebagai salah satu prioritas daerah. Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu telah menunjuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah pelayanan publik sebagai percontohan pembangunan Zona Integritas, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti hanya pada empat SKPD tersebut. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
Ia mengajak seluruh SKPD agar tidak menunggu penunjukan, tetapi secara proaktif berani mengambil langkah membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing. Hal ini dinilai penting agar semangat reformasi birokrasi dapat berjalan merata di seluruh lini pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pendampingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia meminta seluruh kepala SKPD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini secara sungguh-sungguh serta menjadikannya sebagai langkah awal perubahan nyata dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.
Kegiatan sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, bersama tim. Kehadiran narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman teknis sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah dalam membangun Zona Integritas secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.
