Kabarsiar, Kotabaru – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotabaru menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan bertema “Tertib Administrasi Kependudukan untuk Mewujudkan Pelayanan Publik PRIMA” itu berlangsung di lantai 5 Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (18/11/2025).
FKP dihadiri berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, mulai dari Sekda Kotabaru H. Eka Saprudin, AP., M.AP., Asisten I Drs. H. Minggu Basuki, M.AP., Kepala Inspektorat H. Ahmad Fitriadi, Kepala Disdukcapil H. Said Rizani Fahrani, serta perwakilan dinas terkait, akademisi, LSM, camat, hingga tokoh lintas agama seperti MUI, Kelenteng, Wihara, dan GPIB. Beragam masukan dari peserta menjadikan forum berjalan dinamis dan kaya perspektif.
Dalam sambutan Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos.—yang dibacakan Sekda Eka Saprudin—ditegaskan bahwa FKP merupakan wadah dialog nyata antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan dapat memengaruhi kebijakan pelayanan publik ke depan. Sekda juga menyebutkan bahwa kritik melalui media sosial turut menjadi bagian penting dari proses konsultasi.
Usai acara, Eka menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi dari tingkat kepuasan masyarakat. Ia menyebut evaluasi layanan harus dilakukan secara berkelanjutan agar peningkatan mutu dapat dirasakan secara nyata.
Asisten I Drs. H. Minggu Basuki menambahkan bahwa FKP merupakan kewajiban bagi unit penyelenggara layanan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan memetakan persoalan lapangan. Menurutnya, forum tersebut berfungsi sebagai ruang untuk menemukan solusi bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Dari sisi teknis, Sekretaris Disdukcapil Sari Budiyarti, S.E., M.M., memaparkan berbagai inovasi pelayanan yang telah dan akan dijalankan. Ia menjelaskan bahwa Disdukcapil terus memperluas layanan jemput bola hingga desa-desa terpencil, sekaligus merencanakan kerja sama dengan para bidan untuk memudahkan pengurusan akta kelahiran sejak bayi lahir. Disdukcapil juga memastikan ketersediaan blangko KTP-el diinformasikan secara berkala melalui kanal offline maupun online.
Sari berharap forum yang terbuka ini dapat menjadi ruang jujur bagi masyarakat menyampaikan kritik dan saran. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi kompas perbaikan layanan agar lebih cepat, ramah, dan tepat sasaran.
Melalui penyelenggaraan FKP, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menegaskan komitmennya mendorong layanan administrasi kependudukan menuju standar PRIMA, tidak hanya dalam konsep, tetapi melalui pelayanan yang semakin mudah diakses hingga pelosok daerah.
