Kabarsiar, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmen menjaga independensi ekosistem pers guna mendukung peningkatan indeks kemerdekaan pers nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sopian, dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers tingkat Nasional dan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Banjarmasin, Kamis (18/9/2025).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Banjarmasin, khususnya kepada para peserta yang datang dari luar daerah. Semoga forum ini membawa semangat baru dan memperkuat komitmen kita bersama dalam menjaga ekosistem pers yang profesional, berintegritas, dan independen,” ujar Rospana, mewakili Gubernur Kalsel.
Ia menyebut, capaian indeks kemerdekaan pers Kalsel pada 2024 yang berada di angka 80,91 merupakan buah dari kerja sama erat antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat. “Capaian ini harus menjadi motivasi kita untuk terus memperkuat independensi dan kualitas pers di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Menurut Rospana, pers yang profesional dan bertanggung jawab bukan hanya berperan sebagai kontrol sosial terhadap pembangunan daerah, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat. Karena itu, Pemprov Kalsel memberikan ruang seluas-luasnya kepada pers untuk tetap kritis sekaligus konstruktif.
“Pers memiliki peran vital dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat. Karena itu, kami menegaskan kembali dukungan terhadap program nasional dalam upaya meningkatkan indeks kemerdekaan pers di Indonesia,” imbuhnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah lain untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penguatan kemerdekaan pers. “Semoga forum ini menjadi ruang sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus memberi dampak positif terhadap iklim demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang sehat,” tutupnya.
