Kabarsiar Nasional – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tata Ruang Laut yang digelar Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono.
Rakernis yang mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Kegiatan ini dihadiri oleh para Gubernur dari seluruh Indonesia atau yang mewakili, serta para pemangku kepentingan sektor kelautan dan tata ruang.
Dalam sambutannya, Menteri Sakti menekankan pentingnya pendekatan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan maritim berkelanjutan. Ia menyebut bahwa pengelolaan ruang laut yang terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan tangguh menghadapi tantangan global.
Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, menyatakan bahwa Rakernis ini sejalan dengan visi-misi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, khususnya dalam menghadapi isu perubahan iklim, perluasan kawasan konservasi, dan rencana pengembangan perdagangan karbon.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami sudah melakukan penanaman mangrove di Kotabaru dan Tanah Bumbu serta rehabilitasi terumbu karang. Untuk trading karbon, saat ini masih dalam tahap kajian dan ditargetkan terealisasi tahun depan,” ujar Rusdi.
Rakernis juga diisi berbagai materi strategis dari lintas kementerian. Di antaranya, paparan kebijakan pemerataan pembangunan wilayah pesisir oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, dukungan kebijakan penataan ruang laut dalam swasembada pangan oleh Kemenko Bidang Pangan, serta integrasi RPJPN dan RTRWN 2025–2045 oleh Bappenas.
Selain itu, Dirjen Penataan Ruang Laut KKP juga menyampaikan arah kebijakan tata ruang laut nasional, sementara Kementerian Dalam Negeri membahas sinkronisasi rencana pembangunan daerah dengan penataan ruang perairan darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Rakernis ditutup dengan pemaparan praktik penyelenggaraan penataan ruang laut oleh Gubernur Jawa Barat.
Melalui kehadiran dalam Rakernis ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menunjukkan komitmen dalam mendukung penataan ruang laut nasional sebagai bagian dari strategi besar ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045.
