Kabarsiar Banjarbaru – Polemik kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram atau “gas melon” mencuat dalam rapat antara Komisi II DPRD Banjarbaru dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Banjarbaru, Senin (7/7/2025).
Kepala Disdagperin Banjarbaru, Muriani, menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk menangani persoalan tersebut. Salah satu hasilnya adalah terbitnya surat edaran terkait harga eceran tertinggi (HET).
“Kita sudah koordinasi dengan Pertamina, makanya mereka meminta agar dibuat surat edaran yang mencantumkan HET,” jelas Muriani kepada awak media.
Distribusi gas melon pun telah diatur, di mana satu pangkalan maksimal menerima 200 tabung, meskipun jumlah kepala keluarga (KK) yang dilayani bisa melebihi kapasitas tersebut. Pengiriman akan dilakukan bertahap hingga kebutuhan terpenuhi.
Menurut Muriani, pelaku UMKM menjadi kelompok paling terdampak akibat kelangkaan gas melon, bukan rumah tangga. “Biasanya mereka dapat empat tabung, sekarang hanya tiga. Satu tabung terpaksa beli di luar dengan harga lebih tinggi,” ujarnya.
Disdagperin mencatat harga eceran gas elpiji 3 kg di lapangan bisa mencapai Rp50 ribu, jauh di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp18.500. Bahkan di beberapa pangkalan, harga sempat disepakati dengan warga pada angka Rp20 ribu per tabung.
Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Ir Takyin Baskoro, mengungkapkan bahwa gejolak harga gas melon ini terjadi hampir setiap tahun. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah mengeluarkan surat edaran.
“Kami berharap proses ini segera rampung, dan HET bisa ditaati baik oleh pangkalan maupun penjual eceran, agar masalah ini tidak terus berulang,” tegasnya.
