Kabarsiar, Banjarbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Banjar. Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Bupati Banjar H. Saidi Mansyur di kediaman Bupati, Jumat (12/9/2025).
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar, termasuk Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Bagian Hukum Setda, dan Ketua Forum Kecamatan.
Dalam pertemuan itu, Kakanwil menekankan pentingnya kehadiran Posbankum sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Menurutnya, dari total 290 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar, seluruhnya diharapkan dapat segera memiliki Posbankum.
“Posbankum akan memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan rujukan kepada advokat, sehingga masyarakat tidak selalu harus menempuh jalur peradilan dalam menyelesaikan persoalan hukum,” jelas Alex Cosmas Pinem.
Menanggapi hal itu, Bupati Banjar menyatakan dukungannya penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dan HAM. Ia menyebut program ini sejalan dengan visi daerah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di tingkat masyarakat.
“Program ini tentu akan membawa dampak positif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Banjar,” ujar Saidi Mansyur.
Sebagai tindak lanjut, pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kanwil Kemenkumham Kalsel bersama Dinas PMD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah menargetkan agar seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Banjar segera memiliki Posbankum dalam waktu dekat.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan harapan kehadiran Posbankum dapat menjadi langkah nyata dalam menghadirkan keadilan yang merata dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
