Kabarsiar Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat realisasi program cetak sawah seluas 30 ribu hektare sebagai bagian dari strategi nasional swasembada pangan. Penanaman perdana di lahan baru ditargetkan mulai akhir September 2025.
Langkah percepatan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah yang digelar di Banjarbaru, Kamis (17/7). Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Sekda Kalsel, dan dihadiri oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI, Andi Nur Alam Syah, serta Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Hermanto.
Dalam sambutannya, Ariadi menyebut program cetak sawah tidak hanya sejalan dengan RPJMN, tetapi juga mendukung visi Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan dan penyangga ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, sektor pertanian, khususnya padi, menjadi fokus pembangunan selain perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Hermanto menambahkan, program ini merupakan instruksi langsung Presiden melalui Menteri Pertanian. Progres survei investigasi desain (SID) di Kalsel telah mencapai 60–70 persen dan akan langsung dilanjutkan ke tahap konstruksi begitu rampung.
“Begitu SID selesai, kita langsung eksekusi. Tidak boleh menunggu. Ini paralel,” tegas Hermanto, seraya menjelaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kerja terpadu lintas instansi, termasuk pemerintah daerah, TNI, Kejaksaan, dan Satgas Pangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman memastikan pihaknya tidak menunggu pasif. Saat ini, program optimalisasi lahan (Oplah) sudah berjalan di wilayah seperti Banjar dan Barito Kuala, dengan pelaksanaan langsung oleh TNI.
“Kita tetap bergerak meski DIPA belum keluar. Begitu anggaran turun, langsung kontrak konstruksi,” kata Syamsir.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksana yang tidak siap. Menurutnya, Pemprov Kalsel sangat serius mengejar target cetak sawah tahun ini, dan akan menggeser proyek ke daerah lain jika diperlukan.
“Kalau ada 20 alat berat bekerja serentak satu hari satu hektare, target bisa cepat tercapai,” ujarnya.
Saat ini, dari target 30.000 hektare, baru sekitar 1.500 hektare lahan yang berhasil dibuka. Namun pemerintah daerah optimistis dapat mengejar ketertinggalan melalui kerja kolaboratif dan strategi percepatan.
Rapat juga menghasilkan kesepakatan pembentukan tim terpadu yang akan mengawasi pelaksanaan program dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Tim ini akan diketuai oleh bupati setempat dengan pendampingan dari unsur provinsi dan pusat.
“Jangan hanya rapat di Banjarbaru. Kita harus turun langsung ke lapangan. Ini program strategis nasional, bukan formalitas,” tegas Syamsir.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan seluruh pihak agar menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program tersebut.
Ask ChatGPT
