Kemendikbud Rekrut 1 Juta Guru PPPK 2021, Honorer K2 Bereaksi Begini

0

JAKARTA — Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), merekrut satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 mendatang menjadi angin segar bagi seluruh honorer.

Pasalnya, seluruh guru baik honorer K2 maupun nonkategori bisa ikut dalam rekrutmen tersebut, lalu yang lolos bakal mengisi formasi sejuta guru PPPK.

Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menyiapkan pelatihan khusus bagi guru-guru honorer untuk persiapan tes PPPK 2021. Tujuannya agar guru-guru honorer bisa lolos seleksi.

Selain itu, guru honorer yang gagal pada pun masih diberi kesempatan lagi. Andai mereka gagal pada tes pertama, masih ada dua kesempatan lagi untuk lolos. Namun, kesempatan seluas-luasnya itu membuat guru honorer K2 waswas.

Mereka meminta formasi khusus PPPK agar tidak ada lagi guru honorer K2 yang tertinggal. Seorang guru honorer K2 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dudi Abdullah mengaku khawatir jika harus diadu dengan guru nonkategori ataupun swasta.

“Kalau diadu sama guru honorer nonkategori negeri maupun swasta, peluang honorer K2 makin kecil. Bisa jadi kami malah banyak yang tidak lulus,” ujarnya kepada jpnn.com, Rabu (18/11).

Seharusnya, kata Dudi, honorer K2 itu mendapatkan afirmasi karena ada janji pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan status mereka sampai 2023. Namun bila tahun depan honorer K2 mengikuti tes dan bersaing dengan guru honorer nonkategori yang jumlahnya di atas satu juta itu, sambungnya, persaingan akan makin ketat.

“Kami menuntut janji pemerintah akan menyelesaikan sisa honorer K2. Saya apresiasi dengan program pemerintah adanya pengangkatan satu juta guru PPPK tetapi tolong perhatikan kami,” terangnya.

Sebenarnya Dudi merasa optimistis bisa lulus seleksi itu. Namun, banyaknya pesaing membuat honorer K2 harap-harap cemas.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat, Cecep Kurniadi juga mengungkapkan hal senada. Dia memikirkan honorer K2 yang usianya tua dan pengabdiannya puluhan tahun.

Guru honorer K2 dengan usia mendekati pensiun akan sulit bersaing dengan honorer nonkategori yang kebanyakan masih muda. “Pemerintah harus memberikan diskresi bagi guru honorer K2 yang usianya hampir mendekati pensiun. Mereka harus diberikan prioritas,” tegasnya.

Begitu juga dengan guru honorer yang punya sertifikat pendidik (serdik). Menurut Cecep, guru honorer yang memiliki serdik harus mendapatkan poin lebih.

“Sama seperti CPNS, yang punya serdik dapat prioritas. Pemerintah juga harus memberikan nilai plus bagi guru honorer berserdik,” tandasnya.