Kabarsiar, Kotabaru – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menghadiri pertemuan dan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Agenda yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, M. Rifqinizamy Karsayuda. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD.
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD guna memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat dan profesional. Ia menegaskan BUMD harus mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya
