Komitmen Belanja Produk Lokal dari Kementerian-Lembaga Capai Rp722 T

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (KLD), dan BUMN naik menjadi Rp722,88 triliun per 13 Juni 2022.
“Hasil validasi kami menunjukkan per 13 Juni KLD dan BUMN telah berkomitmen menyerap produk lokal senilai Rp722,88 triliun, ini hasil validasi yang riil Pak,” kata Yusuf Ateh dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6).

Mengutip Antara, realiasi belanja PDN dari jumlah komitmen tersebut telah mencapai Rp180,72 triliun, atau 45,18 persen dari target Rp400 triliun.

Yusuf Ateh mengatakan, besaran target Rp400 triliun itu sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Dalam Inpres nomor 2 tahun 2022 itu tercantum bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar sedikitnya 40 persen dari nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk menyerap produk UMKM dan koperasi hasil PDN.

Yusuf Ateh mengatakan sejak instruksi itu diterbitkan, e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mulai didominasi produk lokal ketimbang produk impor.

Namun, secara realisasi transaksi produk impor masih mendominasi dari pada produk lokal. Ini karena dalam pelaksanaan KLD masih kesulitan untuk mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap PDN.

“Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai PDN dan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya perencanaan belanja produk lokal,” kata Yusuf Ateh.

BPKP juga menemukan bahwa di tahap pelaksanaan belanja barang/jasa pemerintah masih terdapat sedikitnya 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog, meskipun sudah ada produk lokal pengganti.

Salah satu alasannya karena harga produk lokal di dalam e-katalog relatif lebih mahal dibandingkan produk impor.

“Dari sampel pengujian kami sebanyak 560 produk atau sekitar 66 produk impor yang dibeli harganya lebih murah dibandingkan produk lokal,” katanya.

Adapun rakornas pengawasan intern pemerintah 2022 dihadiri 2.247 peserta yang terdiri dari pimpinan KLD, BUMN, pimpinan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan pemeriksa eksternal.