Korupsi Ancam Kesejahteraan, Legislator Tanah Bumbu Serukan Pencegahan Dimulai dari Semua Lini Pemerintahan

Kabarsiar, Tanah Bumbu – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2025 di Tanah Bumbu menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen daerah dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Anggota DPRD Tanah Bumbu, Andi Ristianto, menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius yang dapat menghambat keadilan sosial, menggerus kemajuan daerah, serta merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam keterangannya, Andi Ristianto menekankan bahwa HAKORDIA bukan sekadar acara seremonial, melainkan seruan bagi semua pihak untuk memperkuat integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita hadapi dengan komitmen dan tindakan nyata. DPRD Tanah Bumbu berkomitmen memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari seluruh lini pemerintahan, lembaga legislatif, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas. Ia menambahkan, budaya integritas perlu ditanamkan sejak dini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Pada momentum HAKORDIA 2025 ini, Andi Ristianto mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pemangku kepentingan, dan masyarakat Tanah Bumbu untuk memperkuat komitmen menolak segala bentuk korupsi, termasuk gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang bertentangan dengan nilai integritas.

“Mari menjadikan HAKORDIA sebagai pengingat bahwa pembangunan yang bersih adalah fondasi bagi kemajuan Tanah Bumbu. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat penting agar setiap program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi publik,” tambahnya.

Peringatan HAKORDIA 2025 di Tanah Bumbu diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, lembaga penegak hukum, dan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Berita Populer