Kabarsiar, Banjarbaru – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (22/9/2025). Program pendidikan gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto ini dikhususkan bagi keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mensos menegaskan bahwa seleksi siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum. Keluarga penerima manfaat akan didatangi pendamping sosial, kemudian datanya diverifikasi bersama Dinas Sosial setempat hingga lolos administrasi. “Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo. Seleksinya tidak membuka pendaftaran, tetapi keluarga yang ada di DTKS didatangi oleh pendamping, lalu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial setempat. Diproses sampai mereka lolos administrasi, barulah anak-anak bisa sekolah,” jelas Saifullah.
Ia berharap seluruh persiapan dapat berjalan lancar sebelum sekolah ini mulai beroperasi penuh pada 29 September mendatang. Program ini telah lebih dulu diuji coba di sejumlah daerah sejak 14 Juli sebagai tahap awal. Tahun ini, pemerintah menargetkan pendirian 165 titik rintisan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, dengan kapasitas 50 hingga 180 siswa per sekolah sesuai kondisi gedung sementara. Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 7–8 hektare, sedangkan pembangunan gedung permanen akan dibiayai APBN melalui Kementerian PUPR.
Selain memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai program terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan. Keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sosial tambahan, program pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan rumah tidak layak huni. “Sekolah ini tidak terpisahkan dari upaya mengentaskan kemiskinan. Jadi semuanya terintegrasi, saling memperkuat,” ujar Saifullah.
Pemerintah juga menyiapkan pendampingan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat, baik melalui beasiswa perguruan tinggi maupun pelatihan keterampilan bagi yang memilih jalur kerja atau profesi. Jika ada siswa mengalami kesulitan belajar atau adaptasi, mereka akan mendapatkan layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial agar tidak ada yang putus sekolah.
Mensos mengingatkan guru dan pendamping agar sabar dan penuh empati dalam mendampingi masa adaptasi siswa. “Kami harapkan guru bisa mendampingi masa pengenalan itu dengan sabar dan empati,” pesannya.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan sekaligus mempercepat kemandirian keluarga miskin, sehingga dalam 3–4 tahun mereka dapat keluar dari kondisi kemiskinan.
