Kabarsiar, Banjarbaru – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam penegakan hukum dan dukungan penuh penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan.
Dalam kunjungan kerja ke Banjarbaru awal Agustus 2025, Hanif mengungkapkan dari 27 perusahaan yang terindikasi melanggar, 11 telah disegel. Proses sanksi administratif terus berjalan secara transparan dan akuntabel.
Kehadiran Menteri Hanif merupakan bagian pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2020. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga turun langsung ke lapangan, menyiapkan helikopter, pesawat, pompa air, dan operasi modifikasi cuaca.
BMKG memprediksi musim kering di sebagian wilayah Kalsel berlanjut hingga pertengahan September 2025, terutama di Kotabaru dan Kota Kudu. Kondisi cuaca hingga 12 Agustus diperkirakan tidak mendukung pembentukan awan hujan, sehingga risiko kebakaran tinggi. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus OMC, menyediakan dua helikopter water bombing, dan armada tambahan.
Kualitas udara di Kalsel masih terkendali: Banjarmasin dan Barito Kuala kategori “sedang”, sedangkan Banjar, Tabalong, dan Hulu Sungai Selatan kategori “baik”. Hanif mengapresiasi 253 personel perusahaan kehutanan dan perkebunan yang hadir dalam apel kesiapsiagaan dengan perlengkapan pemadaman darat memadai.
“Kalsel dengan 3,8 juta hektare wilayah dan 326 ribu hektare lahan gambut adalah barometer nasional penanganan Karhutla. Kolaborasi semua unsur di bawah koordinasi Gubernur, Kapolda, dan Danrem sangat penting,” ujar Hanif.
