Kabarsiar, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus memperkuat pembangunan yang adil, inklusif, dan tepat sasaran melalui penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh perangkat daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) PPRG yang digelar di Fugo Hotel Banjarmasin pada Rabu hingga Kamis (9–10/7/2026).
Bimtek diikuti 54 peserta yang terdiri dari Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG), operator PUG perangkat daerah dan kecamatan, serta jajaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur agar mampu mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Gusti Rosyadi Elmi, menegaskan bahwa PPRG bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan perempuan, melainkan merupakan strategi pembangunan yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara.
“PPRG diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan akses setiap kelompok masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan PPRG menjadi langkah penting untuk mengurangi berbagai kesenjangan yang masih terjadi di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga partisipasi politik dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan dan program pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menambahkan, pembangunan yang responsif gender tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Nor Ilmi, mengatakan penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi PPRG di daerah.
“Melalui penguatan kapasitas ini, PPRG diharapkan dapat terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan seluruh dokumen perencanaan sehingga perangkat daerah mampu menyusun program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, integrasi PPRG ke dalam SIPD dan dokumen perencanaan akan memudahkan perangkat daerah menyusun program yang lebih efektif, terukur, serta mampu mengurangi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Selain meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan bimtek juga menjadi bagian dari penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sinergi antarperangkat daerah dinilai penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki arah yang sama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berharap seluruh perangkat daerah mampu menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam penyusunan program maupun penganggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
