Kabarsiar, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 di Aula Bamega, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka stunting di daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, perwakilan kecamatan, instansi teknis, serta mitra dunia usaha.
Rapat koordinasi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr. Norma Yuni Kartika, beserta tim ahli Prof. Dr. Suratno. Hadir pula M. Anshor dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pimpinan PT Arutmin Indonesia NPLCT, Eko Pribadi, yang juga menjabat Ketua Forum CSR Kabupaten Kotabaru.
Dalam rapat tersebut, TPPS Kotabaru membahas evaluasi program penurunan stunting, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta strategi percepatan sesuai target nasional. Wakil Bupati Kotabaru sekaligus Ketua TPPS, Syairi Mukhlis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa prevalensi stunting berdasarkan SSGI 2024 mencapai 23,2 persen atau meningkat dari 20,1 persen pada tahun sebelumnya.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Kita harus mengambil langkah strategis agar angka tersebut dapat ditekan minimal sesuai target provinsi, bahkan jika memungkinkan mencapai target nasional,” ujar Syairi.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah desa, hingga dunia usaha melalui program CSR. Wabup juga mendorong pengembangan inovasi digital berupa aplikasi pemantauan gizi balita untuk mempercepat deteksi dini kondisi balita secara real time.
Selain itu, Syairi meminta agar alokasi anggaran penanganan stunting direncanakan secara terarah dan terintegrasi. Program seperti bantuan sosial, penyediaan jamban sehat, bedah rumah, edukasi bagi calon pengantin, penguatan Posyandu, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga diminta berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, menyampaikan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut mengangkat sejumlah materi, seperti analisis peningkatan stunting di Kotabaru, pengaruh perkawinan usia muda, peran pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan stunting, hingga sinergi pendanaan CSR untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Sri berharap kegiatan ini memperkuat komitmen dan keselarasan program antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin solid sehingga upaya peningkatan kesehatan anak dan kualitas SDM dapat berjalan lebih maksimal. Dengan kerja bersama, prevalensi stunting di Kotabaru diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
