Kabarsiar Kotabaru — Pemerintah Kabupaten Kotabaru, melalui Wakil Bupati Syairi Mukhlis, secara simbolis menyalurkan bantuan kepada warga Desa Tanjung Samalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, yang terdampak bencana gelombang tinggi dan angin kencang pada Rabu (2/4/2025) pukul 12.10 WITA.
Acara penyerahan bantuan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh pejabat daerah, anggota Forkopimda, serta perwakilan warga yang terdampak. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana alam.
Bencana tersebut dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang yang menyebabkan gelombang tinggi menerjang permukiman pesisir Desa Tanjung Samalantakan pada Selasa (1/4/2025). Akibatnya, puluhan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Data sementara mencatat 50 rumah terdampak, dengan rincian 27 rumah rusak berat dan 23 rumah rusak ringan. Selain itu, 12 perahu nelayan rusak, dan 3 jembatan kayu terputus akibat derasnya terjangan ombak.
Wakil Bupati Syairi Mukhlis menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan kali ini masih bersifat simbolis, karena proses verifikasi data korban masih berlangsung. “Kami memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Verifikasi data korban terus dilakukan agar tidak ada yang terlewat,” ujarnya.
Kepala Desa Tanjung Samalantakan, Hasnaini, menyebutkan bahwa bencana kali ini merupakan yang terparah dalam sejarah desa mereka. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan pemecah gelombang sebagai langkah mitigasi jangka panjang. “Desa kami sangat membutuhkan perlindungan dari gelombang besar. Pemecah gelombang sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di masa depan,” jelas Hasnaini.
Penyerahan bantuan turut disaksikan oleh Kabagops Polres Kotabaru AKP Abdul Rauf, Danramil, BPBD, dan perangkat desa setempat. Proses penyerahan berlangsung aman dan lancar hingga pukul 14.15 WITA, dengan pengamanan dari Polsek Pamukan Selatan.
Pemerintah Kotabaru berkomitmen untuk terus memantau perkembangan pascabencana. Selain distribusi bantuan yang akan dilakukan secara bertahap, rencana perbaikan infrastruktur yang rusak juga tengah dikaji. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan pemecah gelombang sebagai langkah antisipasi jangka panjang, agar bencana serupa tidak terulang di masa depan.
