Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Raihan tersebut sekaligus menandai keberhasilan Kabupaten Tanah Bumbu mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Capaian itu menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan akuntabel.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan itu juga sejalan dengan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanah Bumbu 2025-2029, khususnya pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja sama dan komitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan terpercaya.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Andi Rudi Latif.
Penyerahan LHP LKPD merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran. Melalui proses pemeriksaan tersebut, BPK memberikan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia mengatakan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan perlu terus memperkuat pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada aspek pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran.
Selain membahas laporan keuangan pemerintah daerah, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
