Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat, serta menghadirkan narasumber dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Forum Konsultasi Publik ini juga merupakan bagian dari implementasi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, sebagai upaya menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
“FKP ini menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan konstruktif dalam peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal,” ujar M. Yamani.
Ia menambahkan, forum ini diharapkan dapat melahirkan langkah-langkah strategis untuk menyempurnakan standar pelayanan publik di Tanah Bumbu. DPMPTSP sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya inovasi layanan berbasis digital yang ramah pengguna, serta peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur dalam melayani masyarakat.
“Keberhasilan pelayanan publik tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui forum ini, mari kita wujudkan pelayanan yang semakin baik, bersih, dan berkeadilan bagi seluruh warga Tanah Bumbu,” pungkasnya.
