Tanah Bumbu – Perlindungan terhadap para pekerja jasa konstruksi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Lewat kegiatan bertajuk Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi, Pemkab menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa para pekerja yang berada di sektor berisiko tinggi ini tidak lagi terabaikan.
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (13/6/2025) di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Tanah Bumbu, ini dibuka secara resmi oleh Bupati dr. H. Andi Rudi Latif, melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Yulian Herawati.
Turut hadir perwakilan sejumlah OPD, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanah Bumbu, Vina Dwina Yuskin.
Pekerja Konstruksi, Garda Terdepan Pembangunan
Dalam arahannya, Bupati Bang Arul – sapaan akrab dr. Andi Rudi Latif – melalui Pj Sekda menyampaikan bahwa pekerja konstruksi adalah bagian vital dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu, memberikan perlindungan sosial kepada mereka bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga soal keadilan dan keberpihakan.
“Mereka adalah garda terdepan pembangunan fisik kita. Perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk keberpihakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem kerja yang aman dan manusiawi,” ucap Yulian saat membacakan sambutan Bupati.
Ia menambahkan, program ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul – sehat, produktif, dan sejahtera.
Sejalan dengan Instruksi Presiden dan Visi Daerah
Kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari upaya mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Di sisi lain, ini juga selaras dengan arah pembangunan Tanah Bumbu tahun 2025–2030, yang menempatkan kualitas hidup masyarakat sebagai prioritas utama.
“Kami ingin seluruh proyek jasa konstruksi di Tanah Bumbu terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tidak boleh ada yang terlewat,” tegas Yulian.
Kolaborasi Adalah Kunci
Selain memastikan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial, kegiatan ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor—mulai dari OPD, lembaga vertikal, hingga pelaku usaha jasa konstruksi.
Tujuannya? Mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Tanah Bumbu. Dengan begitu, seluruh pekerja di sektor konstruksi bisa bekerja dengan lebih tenang, tanpa harus khawatir jika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lainnya.
“Ini soal kemanusiaan. Soal tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memperkuat ekosistem perlindungan sosial ini,” tutup Pj Sekda.
