Kabarsiar Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Salah satunya melalui Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025 yang digelar di Pandopo Kantor Bupati, Gunung Tinggi, Batulicin, Senin (28/7/2025).
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah Yulian Herawati. Dalam sambutannya, Yulian menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak luas, baik secara fisik maupun psikis, bahkan hingga lintas generasi.
“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur serta pemangku kepentingan dalam menangani kasus kekerasan secara profesional, holistik, dan berpihak pada korban. Selain itu, kami mendorong kerja sama lintas sektor agar tercipta lingkungan yang aman dan bebas kekerasan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Tanbu, Erli Yuli Susanti, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terungkap karena keterbatasan pelaporan serta dampak perkembangan teknologi digital.
Ia menekankan pentingnya peran masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa sebagai mitra strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
Pelatihan ini juga menghadirkan Ketua Satgas Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D, yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sebagai narasumber utama. Ia memberikan materi terkait pendekatan hukum dan psikososial dalam menangani kasus kekerasan.
Pemkab Tanbu menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan Ramah Gender, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban selalu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.
