Kabarsiar, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan memastikan renovasi Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Jalan Suprapto, Banjarmasin, dilakukan karena kondisi bangunan yang memerlukan pembenahan menyeluruh setelah berdiri sejak tahun 1991.
Selama lebih dari tiga dekade, rumah jabatan tersebut disebut belum pernah menjalani rehabilitasi total dan hanya mendapatkan pemeliharaan rutin pada beberapa bagian bangunan.
Sejumlah fasilitas dinilai sudah tidak layak digunakan akibat faktor usia, mulai dari material interior yang keropos, plafon rusak, jaringan listrik yang perlu diperbarui, hingga sistem pendingin ruangan yang tidak lagi berfungsi optimal.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, menjelaskan rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi bangunan sekaligus mempertahankan nilai arsitektur dan kearifan lokal yang menjadi identitas rumah jabatan gubernur.
“Rumah Jabatan Gubernur Kalsel ini dibangun tahun 1991 dan sejak saat itu belum pernah direhab total. Penanganannya hanya pemeliharaan rutin, sehingga sekarang memang waktunya dilakukan pembenahan menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Ryan, rehabilitasi tidak hanya mencakup rumah jabatan gubernur, tetapi juga Gedung Astakona atau Gedung PKK serta bangunan pendukung bagi asisten rumah tangga (ART).
Perbaikan dilakukan secara bertahap selama dua tahun anggaran. Pada tahun 2025, pekerjaan difokuskan pada pembenahan sarana olahraga dan area depan rumah jabatan, sedangkan tahap lanjutan pada 2026 akan mencakup pekerjaan yang lebih besar.
Tahap kedua meliputi penyelesaian atap, rehabilitasi Gedung Astakona, pembaruan jaringan perpipaan, penambahan dan perbaikan pendingin ruangan, hingga rehabilitasi ruang tambahan di bagian belakang untuk ART.
Selain pembenahan fisik bangunan seperti interior, dinding, plafon, instalasi Mechanical Electrical Plumbing (MEP), jaringan listrik, dan sistem perpipaan, beberapa fungsi ruang juga akan diubah agar lebih mendukung aktivitas pemerintahan dan penerimaan tamu resmi.
“Nantinya akan ada aula yang lebih luas untuk menerima tamu. Penggunaan anggaran terbesar memang ada pada penataan interior dan perubahan fungsi ruang,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Gedung Mahligai Pancasila, rehabilitasi yang dilakukan bersifat ringan pada beberapa fasilitas penunjang seperti toilet dan area pendukung lainnya.
Melalui rehabilitasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya menjaga aset daerah agar tetap layak, representatif, dan mampu menunjang aktivitas pemerintahan serta pelayanan tamu daerah secara optimal.
