Kabarsiar Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting “Obrolan Pagi Seputar Inflasi” (HLM OPSI) di salah satu kedai kopi di Banjarmasin, Kamis (24/7/2025).
Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Sarifuddin selaku Ketua Pelaksana Harian TPID Kalsel. Turut hadir perwakilan dari Bank Indonesia, DJPb, BPS, BPKP, Bulog, BMKG, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Polda, serta instansi terkait lainnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah distribusi gas LPG 3 kilogram (gas melon), yang sempat mengalami gangguan akibat libur panjang dan hambatan distribusi.
Plt Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Farhan, menyampaikan bahwa distribusi kini mulai membaik, namun pengawasan perlu diperkuat agar penyaluran gas subsidi tepat sasaran.
“Pemprov telah meminta bupati dan wali kota untuk meningkatkan pengawasan distribusi gas melon di daerah masing-masing,” ujar Farhan.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Bupati Hulu Sungai Tengah yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gas melon sebesar Rp25.000 melalui surat edaran, disertai sanksi tegas bagi pelanggar.
“Langkah ini merupakan contoh konkret pengendalian harga dan distribusi yang patut ditiru,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap konsumsi gas subsidi. Pertamina bahkan mendorong pemda agar mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan gas melon, mengingat masih banyak ditemukan konsumen dari kelompok non-penerima subsidi (desil 4 ke atas) yang turut memanfaatkan gas 3 kg.
Selain itu, TPID Provinsi juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai strategi jangka panjang menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. Salah satu BUMD yang akan difungsikan adalah BUMD Bangun Banua yang direncanakan memiliki divisi khusus pangan.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kalsel bersama Bank Indonesia akan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi seluruh TPID kabupaten/kota pada 28–29 Juli mendatang di Jakarta.
“Dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat dan pembentukan BUMD pangan, diharapkan subsidi energi tepat sasaran dan ketahanan pangan di Kalsel semakin kuat,” tutup Farhan.
