Kabarsiar, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,46 triliun atau mengalami penurunan dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026. Di tengah penurunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan tetap memprioritaskan anggaran untuk pelayanan publik dan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Aula Kantor DPRD HST, Kamis (9/7/2026).
Dalam paparannya, Samsul Rizal menjelaskan pendapatan daerah tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp1,46 triliun atau turun sebesar Rp296,06 miliar dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya penerimaan dari dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga berdampak terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Pada aspek kebijakan pendapatan, pada Tahun Anggaran 2027, proyeksi pendapatan kita diperkirakan menurun dari target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,46 triliun, menurun Rp296,06 miliar dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Samsul Rizal.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp259,14 miliar atau bertambah sekitar Rp125 juta dibandingkan target tahun sebelumnya. Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati menegaskan seluruh perangkat daerah harus menyusun program dan kegiatan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan skala prioritas.
“Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan terus berfokus pada pencapaian target pelayanan publik. Oleh karena itu, program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah harus dianggarkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, pagu belanja daerah Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,90 triliun atau turun Rp308,31 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,48 triliun, belanja modal Rp216,04 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp196,97 miliar.
Samsul Rizal mengakui struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasi sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan, terutama sektor infrastruktur, masih cukup terbatas. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas agar setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kita menyadari, apabila disandingkan dengan kebutuhan ideal untuk merealisasikan seluruh program yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029 maupun RKPD 2027, ketersediaan anggaran kita masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu, kita dituntut untuk benar-benar tajam dan bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tema pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2027 adalah “Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkesinambungan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berakhlak.” Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut juga diproyeksikan terjadi defisit anggaran sebesar Rp450,5 miliar yang direncanakan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
